Geliat Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah mulai terasa. Padahal, KLB baru akan digulirkan di Hotel Borobudor, Jakarta, Minggu (17/3) mendatang.
Persoalan yang terjadi, misalnya seputar Surat Keputusan (SK) penunjukan caretaker Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI. Pasalnya, para caretaker tersebut dinilai dapat merusak KLB PSSI.
Karena itu, Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Jakarta Timur, Gatot Haryo Sutedjo, meminta supaya Ketua Umum PSSI Djohar Arifin segera mencabutnya.
"Djohar Arifin masih memiliki waktu untuk mencabut SK penunjukan caretaker. Sebab, PSSI harus memastikan bahwa voters dari unsur Pengprov yang dipakai, bukan carateker atau pejabat sementara," katanya dalam Diskusi Publik Sepak Bola dengan tema 'Pencerahan Menjelang KLB PSSI' di Gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Siwo PWI Pusat tersebut, GH Sutedjo didampingi anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto, Dedi Gumelar dan pengamat sepak bola Tommy Welly.
Dikatakan GH Sutedjo lagi, apa yang dimintanya tersebut merujuk pada perintah FIFA. Sebab, voters yang berhak hadir dalam KLB PSSI yakni berdasarkan pada KLB di Solo, 9 Juli 2011.
Meski begitu, secara hukum, keberadaan caretaker dianggap sah karena dikukuhkan melalui SK Ketua Umum PSSI. Karena itu, Djohar diminta bergerak cepat untuk mencabur SK supaya masa kerja carataker dapat berakhir.
Sementara itu, Djohar Arifin mengatakan belum memiliki rencana untuk mencabut SK caretaker Pengprov PSSI, seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Menurutnya, carateker tetap ada. Hanya saja, tidak akan dilibatkan dalam KLB PSSI.
"Mereka memang diundang dalam KLB, namun bukan sebagai voters. Karena itu, tidak perlu melakukan pencabutan SK," tutupnya. (esa/gia)
Persoalan yang terjadi, misalnya seputar Surat Keputusan (SK) penunjukan caretaker Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI. Pasalnya, para caretaker tersebut dinilai dapat merusak KLB PSSI.
Karena itu, Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Jakarta Timur, Gatot Haryo Sutedjo, meminta supaya Ketua Umum PSSI Djohar Arifin segera mencabutnya.
"Djohar Arifin masih memiliki waktu untuk mencabut SK penunjukan caretaker. Sebab, PSSI harus memastikan bahwa voters dari unsur Pengprov yang dipakai, bukan carateker atau pejabat sementara," katanya dalam Diskusi Publik Sepak Bola dengan tema 'Pencerahan Menjelang KLB PSSI' di Gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Siwo PWI Pusat tersebut, GH Sutedjo didampingi anggota Komisi X DPR RI Utut Adianto, Dedi Gumelar dan pengamat sepak bola Tommy Welly.
Dikatakan GH Sutedjo lagi, apa yang dimintanya tersebut merujuk pada perintah FIFA. Sebab, voters yang berhak hadir dalam KLB PSSI yakni berdasarkan pada KLB di Solo, 9 Juli 2011.
Meski begitu, secara hukum, keberadaan caretaker dianggap sah karena dikukuhkan melalui SK Ketua Umum PSSI. Karena itu, Djohar diminta bergerak cepat untuk mencabur SK supaya masa kerja carataker dapat berakhir.
Sementara itu, Djohar Arifin mengatakan belum memiliki rencana untuk mencabut SK caretaker Pengprov PSSI, seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Menurutnya, carateker tetap ada. Hanya saja, tidak akan dilibatkan dalam KLB PSSI.
"Mereka memang diundang dalam KLB, namun bukan sebagai voters. Karena itu, tidak perlu melakukan pencabutan SK," tutupnya. (esa/gia)
Tag :
Liga Indonesia
0 Komentar untuk "Ketum PSSI Diminta Cabut SK Caretaker"